Pilkada DKI 2017 ini kita lihat moment meruncingnya sentimen agama (SARA) dalam kampanye kampanye politik yang dihadirkan. Terjadi fenomena decouple dimana perkembangan Bhinneka Tunggal Ika dan Agama itu mengarah ke arah yang berlawanan. Maksudnya adalah kalo rasa kebhinekaan tinggi maka kepentingan agama akan banyak dikurangi karena harus mengadopsi / memberikan ruang kepada penganut agama yang lain. Demikian juga sebaliknya kalo kepentingan agama diakomodasi dengan tinggi, maka rasa kebhinekaan akan berkurang, karena kita menghabiskan ruang kebebasan penganut agama lain di Indonesia. Dilema ya … !!

Fenomena ini tidak saya lihat sewaktu saya kecil, Saat itu orde baru saat itu merupakan pemerintahan yang otoriter dimana segala aspek kehidupan diatur pemerintah, contoh sederhana yang paling kelihatan adalah saya jarang melihat wanita berhijab saat itu, karena ada tekanan kebebasan agama dari penguasa, sehingga wanita muslim tidak leluasa mengekspresikan haknya, hal ini sangat berbeda dengan yang kita lihat saat ini, banyak sekali wanita muslim yang berhijab. Seingat saya bahkan partai Islam waktu itu (PPP) juga dipaksa Orba menggunakan asas pancasila / bhinneka tunggal ika, terlihat dari perubahan lambang partainya dari Kabah ke Bintang (lihat link ini). Di negara komunis dan otoriter seperti China atau Rusia, agama dianggap musuh produktivitas. Sehingga seluruh masyarakat diberikan tujuan bekerja dalam koridor ideologi negara.  Atau seperti Prancis dimana agama itu tidak boleh bercampur dengan urusan politik / negara. 

Menariknya gontok gontokan yang ada di Indonesia disiram oleh suhu politik menyebabkan kedua kelompok mengklaim kelompok lain tidak menghormati hak kelompoknya, tidak pancasilais, dan tidak mengamalkan bhinneka tunggal ika. Kelompok yang mendukung pemimpin paslon muslim menyatakan bahwa itu adalah hak mereka memilih pemimpin yang harus muslim dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan prinsip prinsip islam. Kalau kelompok lain tidak menghormati hak mereka maka kelompok lain itu tidak mendukung bhinneka tunggal ika. Sedangkan kelompok pendukung paslon non muslim menyatakan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama untuk jadi pemimpin, asal terbukti program dan track recordnya bagus. Jika kelompok lain mempermasalahkan isu SARA, maka kelompok lain tidak mendukung prinsip bhinneka tunggal ika.

Dengan klaim yang saling bertentangan tersebut, kembali kepada pilihan kita, menurut saya sah sah aja pilihan masing masing, apalagi negara kita negara demokrasi. Yang penting jangan sampai pake kampanye gelap, hoax, dan cara cara destruktif lainnya. Kasian rakyat kecil yang masih membangun literasi politik, terus malah dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya siapapun yang terpilih, mereka adalah yang terbaik untuk menjadi pemimpin.